Muaro Jambi, Gatra.com - DPRD Muaro Jambi berikan kritikan pedas kepada Pemkab Muaro Jambi. Kritikan itu disampaikan masing-masing fraksi DPRD Muaro Jambi pada sidang paripurna pada Selasa (23/7).

Fraksi PPP-Hanura melalui juru bicaranya, Kamaluddin Havis mengatakan Muaro Jambi bukannya semakin maju, malah belakangan ini mengalami kemunduran.

Beberapa poin yang mengindikasikan kemunduran Muaro Jambi disampaikan Havis dalam pemandangan umum fraksinya. Salah satunya terkait realisasi pembangunan fisik yang masih minim.

"Realisasi pembangunan fisik hingga saat ini tidak ada. Padahal, sekarang sudah lewat triwulan dua," kata Havis.

Havis turut menyorot program bantuan kepada kelompok tani. Bantuan itu dikatakan mandek lantaran setiap proposal harus mendapat persetujuan bupati.

"Bayangkan kalau ada 300 proposal, bagaimana Bupati mau menandatangani itu," kata Havis.

Havis meminta agar permasalahan ini menjadi perhatian serius Pemkab Muaro Jambi. Pemkab mesti mengevaluasi berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

"Pak Sekda tolong disampaikan ke pucuk pimpinan tertinggi agar ini dievaluasi. Apakah SDM-nya atau atau regulasinya yang perlu dibenahi," ujarnya.

Havis mengancam apabila tidak dilakukan perbaikan maka dewan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan hak istimewa (angket). Terutama berkaitan dengan serapan realisasi anggaran fisik yang masih minim.

"Jika di akhir APBD realisasi belanja proyek dan belanja modal tidak tercapai 55 persen, kita akan mengajukan untuk menggunakan hak angket," ujarnya.

Menanggapi kritikan dan ancaman dewan tersebut, Sekda Muaro Jambi Moh. Fadhil Arief menyebut akan memberikan jawaban terhadap kritik dan saran yang disampaikan dewan. Pihak eksekutif akan menjawab seluruh pandangan umum fraksi itu melalui jawaban resmi pada agenda paripurna besok, Rabu (24/7).

"Apa yang disampaikan tentu akan menjadi perhatian kita dan ini akan kita tanggapi dalam rapat kerja esok," kata Fadhil.