Semarang, Gatra.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar mempercepat proses pemecatan terhadap ASN yang terbukti terpapar paham intoleransi dan radikalisme.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo  pada acara  pelatihan bagi panitia seleksi jabatan pimpinan tertinggi "Membangun Pemahaman Intolerensi Radikalisme di Instansi Pemerintahan", di Solo.   Menurut dia, ASN yang terpapar paham intolerensi dan radikalisme akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi serta membangun wacana melalui media sosial.

“Meminta kepada KASN agar ASN yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme untuk dipecat lebih cepat,” katanya dalam rilis di Semarang, Senin (22/7).

Orang nomor satu di Jateng ini lebih lanjut menyatakan, menjadi ASN itu berat karena harus menjadi contoh di tengah masyarakat serta menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis  dan ketegasannya. “Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif yang sempurna,” ujarnya.

Menurut Ganjar, dari pengamatan  dan pengalamannya,  pernah menemukan ada ASN di  media sosial  yang bicara asal-asalan dengan menyebut nonmuslim itu kafir dan TNI-Polri golongan thaghut. Bahkan puisi karya tokoh agama dan budayawan K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) pernah dikatakan sebagai penistaan agama. 

“Bila ASN yang notabene dibayar negara tiba-tiba melakukan itu, tentu harus mendapat perhatian,” katanya.

Untuk mencegah masuknya ASN yang terpapar gerakan radikalisme menjadi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, maka seleksi jabatan pimpinan tertinggi (JPT) dan lelang jabatan sudah dimodifikasi berbagai cara untuk menjadi lebih baik. Serta melibatkan KASN untuk meng-upgrade cara dengan keprofesionalan dan ideologinya, apakah ASN terpapar gerakan radikalisme atau tidak.

“Panitia seleksi JPT juga dilatih peduli dengan bangsa sehingga ASN kalau di awal sudah terpapar tidak akan diloloskan mengikuti seleksi JPT dan lelang jabatan,” ujarnya.