Jakarta, Gatra.com - Sekertaris Jenderal Partai PDIP mengatakan, nama-nama menteri dalam Kabinet Kerja di periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, masih dalam diskusi antara Presiden dengan Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Menurut Hasto, jika berbicara bagaimana kabinet mendatang baik Jokowi maupun PDIP lebih membahas struktur kabinet seperti apa, tidak menyinggung orang perorang karena itu rana presiden yang memiliki hak prerogatif.

"Bagi PDIP, kabinet harus menjabarkan Trisakti. Dimana Indonesia harus berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan," ungkap Hasto saat ditemui wartawan di Kantor PA GMNI, Cikini, Senin (22/7).

Bagi Hasto, persoalan menteri bukan hanya soal hitung-hitungan jabatan dan kursi, melainkan harus menjadi pembantu Presiden dengan baik dan dapat menjabarkan segala agenda strategis dari Presiden ke depannya.

"Kami memberikan bingkai terhadap agenda politik tersebut di parlemen, ada garis besar haluan negara, dari segi sistem politik, ekonomi, dan rancangan kabinet bagaimana. Apakah ada 4 Menko dan seterusnya. Dibanding dengan orang perorang, agenda strategis ini yang harus dibahas terlebih dahulu," kata Hasto.

Ditanya apakah akan ada partai diluar koalisi yang akan bergabung di dalam pemerintahan, Hasto enggan berkomentar. 

Ditanya kemungkinan PAN untuk bergabung, Hasto menilai saat ini kemungkinan tersebut masih belum dipastikan. 

Namun tentu ada komunikasi antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, karena selama ini memang masih terjalin dengan baik.

"Selama ini kapasitas pak Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR dan Ketum PAN, memang rutin membangun komunikasi politik dengan ibu Megawati. Namun sekali lagi, karena jadwal partai saat ini untuk persiapan kongres, jadi fokus kami belum ke koalisi. Tapi tentu komunikasi dengan para tokoh masih terjaga dan dilakukan oleh PDIP," kata Hasto.