Jakarta, Gatra.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejauh ini baru menjangkau 85% dari total seluruh warga Indonesia. 

"Pesertanya sampai saat ini ada 223 juta, atau hampir mencapai 85 persen dari penduduk Indonesia," kata Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, di Kantor BPJS Pusat, Jakarta, Senin (22/7).

Bayu menyebut, angka itu sudah mengalami peningkatan sebanyak 13% dibandingkan tahun 2017 lalu.

Menurut data yang dikeluarkan BPJS, pada Desember 2017, peserta dari Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 187.982.949 jiwa. 

“Artinya, angka itu mencakup 72,9% dari seluruh penduduk Indonesia,” katanya.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019, menyebut bahwa ada sasaran kuantitatif terkait Program JKN-KIS yaitu meningkatnya presentase penduduk Indonesia yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019.

Kebijakan itu terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Demi mengoptimalkan peserta Jaminan Kesehatan, BPJS akan mencoba menerapkan sistem online," kata Bayu.

Bayu menyebut bahwa negara seperti Turki memiliki sistem IT yang sangat bagus, dan BPJS akan mempelajari sistemnya. 

"Kita mau menyelenggarakan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi," ujarnya.

Pada Senin 22 Juli, BPJS menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga jaminan asal Turki, Sosyal Guvenlik Kurumi (SGK). 

Kerja sama dengan SGK dirancang dalam bentuk pembelajaran, dan studi banding untuk hal-hal yang perlu diimplementasikan di Indonesia.