Jakarta, Gatra.com - Kemelut politik di Sudah menemui titik temu, setelah pihak militer dan sipil Sudan baru saja menetapkan sebuah posisi damai yang disebut sebagai "deklarasi politik". Kesepakatan ini didirikan demi menciptakan rasa damai setelah penggusuran mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir pada 11 April 2019 lalu.
"Negosiasi yang telah dilakukan sangat sulit. Alhamdulillah kita berhasil mencapai apa yang kita sebut political declaration. Deklarasi ini adalah sebuah perjanjian kemitraan antara tentara dan pemerintah sipil," ucap Duta Besar Sudan untuk Indonesia Elsiddieg Abdulaziz Abdalla dalam sebuah pernyataan pers di Kedutaan Besar Sudan, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/7).
Deklarasi politik ini, kata Abdulaziz, berperan sebagai rangkaian kerja, bukan perjanjian yang detil. Deklarasi ini menjadi dasar bagi kesepahaman antara militer dan sipil yang terdiri lebih dari 130 partai politik. Meskipun deklarasi ini sendiri adalah pencapaian, Abdulaziz mengatakan di Sudan sedang menjalankan negosiasi yang lebih penting.
"Saat ini sudah disetujui pemerintahan transisional. Kita akan memiliki sebuah Dewan Kedaulatan yang terdiri dari 11 orang. Lima dari militer, 5 dari sipil, dan 1 lagi akan dipilih secara bersama dari kedua belah pihak," katanya.
Dewan Kedaulatan ini menurut Abdulaziz memegang posisi tertinggi di dalam pemerintahan Sudan, di atas kementerian. Kementerian sendiri akan dipilih oleh rakyat, dan nantinya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Namun, katanya, untuk saat ini dewan tersebut belum ditentukan siapa saja anggotanya. Itu akan menunggu hasil pertemuan di level legislatif.
"Nantinya dewan ini akan dipilih sidang di legislatif. Karena partai politik kita (Sudan) banyak, proses ini mungkin akan rumit, tetapi bisa dijalankan," tambah Abdulaziz.
Periode pemerintahan transisi ini sebut Abdulaziz ditetapkan untuk berlaku selama 3 tahun dan kemudian akan diaplikasikan pada konstitusi yang disepakati bersama. Dewan Kedaulatan sendiri akan dikepalai oleh militer pada 21 bulan awal, kemudian 18 bulan selanjutnya oleh sipil.