_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Depok, Gatra.com - Pemerintah tengah gencar meningkatkan kualitas dari pendidikan dan pelatihan vokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, harus ada perombakan besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Alasannya, tingkat pengangguran terbesar di Indonesia didominasi oleh level pendidikan SMK.
"Masalahnya 3 tahun sekolah pasti dapat ijazah, tapi belum tentu dapat kerja. Setelah mencoba menelusuri kebutuhan kita, maka ditemukan jawaban bahwa pemerintah akan fokus benar pendidikan vokasi ke depan. Ini akan dimulai pada 2020 mendatang," tegas Darmin saat ditemui di Kampus UI dalam kegiatan Dies Natalis Program Vokasi UI, Depok, Senin (22/7).
Ke depan, lanjut Darmin, pendidikan vokasi akan mempunyai 3 strata. Pertama, waktu pelatihan akan ditingkatkan menjadi 6 hingga 9 bulan dan atau maksimal 1 tahun. Strata ini merupakan perluasan model Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada saat ini. Sedangkan strata kedua dan ketiga akan berfokus pada SMK dan Politekniknya.
"Desain dasarnya adalah dia harus punya kompetensi begitu selesai pendidikan vokasi. Kalau tindakannya BLK dapat satu sertifikat kompetensi, SMK jangan satu. Minimal setahun mengeluarkan satu sertifikat kompetensi,"
"Sehingga saat tamat dia dapat ijazah, paling tidak dia punya 3 standar kompetensi. Sehingga misal dia di drop out, atau keluar sekolah, dia masih punya kompetensi untuk mencari kerja atau membuat pekerjaan," ujar Darmin.
Untuk tingkat Politeknik, Darmin mengakui persoalannya lebih pelik. Ke depan, pemerintah akan mengupayakan kurikulum perbandingan dari segi teori dan praktek atau magang tidak kurang dari 50% agar ada keberlanjutan sesuai pekerjaan yang di arahkan
"Kenapa Magang? Ya Supaya dia lalui bekerja sesuai dengan job yang diarah oleh pendidikan atau vokasi. Untuk magang sendiri dikarenakan Industri kita yang tidak hebat-hebat amat sehingga ada di semua bidang dan tidak merata di Indonesia. Jadi mungkin harus ada prioritas di beberapa daerah, 6 atau 7 provinsi dulu dimana Industri cukup banyak. Kalau tidak ada industri mau magang dimana," demikian Darmin.
