_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Pengacara Senior, Petrus Selestinus menegaskan partai politik jangan meminta jatah jaksa agung. Sebab menurutnya jika jaksa agung sudah diintervensi parpol, independensi dalam penegakan hukum akan diragukan.
"Kalau sudah meminta jatah, itu warna penegakan hukum pasti tebang pilih. Jadi parpol jangan seperti meminta jatah jaksa agung," ungkap Petrus dalam diskusi bertajuk 'Kriteria Jaksa Agung yang Dikehendaki Keluarga Besar Purna Adhyaksa' di Kompleks TVRI, Jakarta, Minggu (21/7).
Ia mencontohkan, jika jaksa agung berlatar parpol, akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, Ia menegaskan parpol tidak perlu menyodorkan calon jaksa agung
"Jadi bisa memanfaatkan kejaksaan untuk menghabisi lawan politik, dan mengkriminalisasi. Walaupun kejaksaan tetap pada garisnya, tetapi itu sisi negatif. Maka parpol cukup mendukung calon yang baik, tapi jangan mengusung. Jangan meminta jatah bahwa jaksa agung harus dari parpol tertentu," tegasnya.
Petrus menyebutkan saat ini sejumlah parpol sibuk menyiapkan tokoh tertentu untuk jaksa agung. Nantinya, parpol akan mengusulkan figur jaksa agung kepada Presiden Joko Widodo untuk periode 2019-2024.
"Jika ada yang diusung dari parpol, ya harus kita cegah, kita halangi, ada indikasinya sekarang. Partai-partai sudah menyiapkan figur. Sebetulnya jaksa agung itu boleh berpolitik, tapi pilitiknya adalah politik penegakan hukum, dia tidak boleh berpolitik praktis atau menjadi partisan dalam parpol tertentu," imbuhnya.
