Jakarta, Gatra.com - Politisi Partai Golkar, Lawrence Siburian buka-bukaan posisi kepengurusan DPP Partai Golkar terkini. Dia mengklaim, Ketua Umum Airlangga Hartarto hendak mengganti kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pergantian tersebut bahkan telah diajukan Airlangga ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). 

"Betul, dia mengajukan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah itu kan sudah jelas bertentangan dengan AD/ART (Golkar)," klaim Lawrence pasca diskusi publik di D'consulate, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (20/7). 

Lawrence menambahkan, manuver Airlangga memberikan ekses buruk bagi partai berlambang pohon beringin tersebut. Imbasnya, Golkar bisa pecah. Dia juga mempertanyakan urgensi tindakan Airlangga, padahal dalam beberapa bulan ke depan, Golkar akan segera menggelar Munas. 

Ditanya lebih lanjut, apakah langkah ini adalah strategi Airlangga untuk memetakan pendukung dirinya dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) jelang Munas Golkar? Lawrence menjawabnya diplomatis. 

"Ah itu mungkin. Tapi silahkan tanya ke Pak Airlangganya saja kenapa seperti itu. Dia yang tahu," imbuhnya. 

Dia menyampaikan bahwa Airlangga meminta Munas dilaksanakan pada bulan Desember. Sementara, pelaksanaan Munas ditentukan dalam Rapimnas yang mana belum dapat dipastikan jadwalnya. 

"Munas itu diputuskan dalam Rapimnas. Lalu, Rapimnas diputuskan dalam rapat pleno, yang sampai sekarang belum di buat," katanya.