Jakarta, Gatra.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai usulan porsi kabinet yang dilontarkan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.

Menurut Hasto, bernegara harus sesuai dengan amanat konstitusi. Artinya, sosok yang ditempatkan dalam kabinet tidak bisa dibagi berdasarkan persentase tertentu.

“Kita bernegara bedasarkan konstitusi, tidak ada jatah-jatah menteri dengan pengertian itu hak prerogatif sepenuhnya. Partai boleh mengusulkan tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas,” tegas Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (20/7).

Menurut Hasto, menteri di kabinet bukanlah petinggi negara biasa melainkan personal yang paham hal ikhwal kementerian yang dipegangnya.

Selain kualitas, menteri juga sosok yang berjuang demi kepentingan bangsa dan negara bukan kelompok tertentu. Hasto dengan tegas menolak usulan yang ditawarkan Amien Rais.

“Tentu saja menolak. Kita tidak berbicara berapa persentasenya, kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi menjadi pembantu presiden,” terang dia.

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais sebelumnya menyinggung pembagian porsi kabinet 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi. Sebelum porsi ini disepakati, Amien Rais minta kubu Jokowi untuk menyamakan platform dengan Prabowo.

“Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal,” kata Amien.