Purbalingga, Gatra.com – Sebanyak tujuh pejabat tinggi, eselon II, Purbalingga dilantik, di Pendapa Dipokusumo, Jumat (19/7) malam. Ketujuh pejabat tinggi yang dilantik itu merupakan hasil seleksi terbuka untuk mengisi tujuh jabatan tinggi yang kosong di Purbalingga.

Ketujuh pejabat yang dilantik tersebut, yakni staf ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan diisi oleh Bambang Wijonarko yang semula Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dijabat oleh Siswanto yang sebelumnya adalah Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.

Kemudian, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarspus) diisi oleh Jiah Palupi Twihantarti yang sebelumnya adalah Sekretaris Dinarspus. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diisi oleh Ato Susanto yang sebelumnya adalah Sekretaris Satpol PP. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh Suroto yang sebelumnya adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda.

Dua jabatan terakhir, Kepala Dinas Pertanian (Dinpertan) dijabat oleh Mukodam yang sebelumnya adalah Sekretaris DPMPTSP, dan Kepala Dinas Sosial Pengandalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KB P3A) diisi oleh Raditya Widayaka AP yang sebelumnya adalah Kabag Pemerintahan Setda.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, pengisian jabatan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Menurutnya, jabatan eselon II tersebut telah melalui rangkaian uji kompetensi yang dilakukan tim Pansel dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sudah sesuai prosedur dengan rangkaian uji kompetensi dari tim pansel dan rekomendasi dari KASN,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/7).

Selain ketujuh pejabat eselon II, Bupati Tiwi juga melantik 102 pejabat eselon III yang mengalami rotasi jabatan atau yang promosi jabatan dari eselon IV ke eselon III. Dirinya berpesan agar para pejabat terlantik menggenjot kinerja dan mendongkrak nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Purbalingga yang saat ini masih CC.

Sebelumnya, Bupati Tiwi menegaskan bahwa seleksi jabatan di Purbalingga bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), misalnya suap jabatan. Menurut dia, dengan seleksi terbuka, Purbalingga bisa memperoleh pejabat terbaik di pos yang kini didudukinya.

“Saya berpesan agar panjenengan cepat bergerak dan bisa mengangkat nilai SAKIP kita dari CC menjadi B atau bahkan lebih baik lagi,” ujar Bupati.