Jakarta, Gatra.com - Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menepis beredarnya isu mengenai Partai Demokrat yang digadang-gadang akan meminta kursi menteri dalam kabinet pemerintah 2019-2024 mendatang.

"Sikap Demokrat baik sebelum mau pun setelah Pilpres jelas. Bagaimana menjaga negeri dengan sebaik-baiknya, menjaga kesatuan dan persatuan. Karena kita lihat saat Pilpres, ekskalasi politik sangat panas sekali, maka demokrat menjaga keutuhan bangsa," jelasnya di sekretariat PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (19/7).

Ia menyebutkan, Partai Demokrat tidak pernah meminta-minta kursi dalam kabinet. Bahkan, tambahnya, apabila sewaktu-waktu ditawari untuk posisi tersebut harus ada pembicaran lebih jauh sebelumnya.

"Tentu hal yang baik, bagus-bagus saja kalau ditawari. Tapi tidak sebatas apa yang ditawarkan. Harus ada pembicaraan lebih lanjut, karena Partai Demokrat juga punya program-program," ungkapnya.

Didi melanjutkan, apapun tawarannya harus sesuai dengan program dan visi misi Partai Demokrat. Ia menyebutkan, Demokrat memiliki 14 program prorakyat.

Selain itu, tegasnya, Demokrat tidak berorientasi pada jatah kursi menteri atau jabatan apapun yang akan diperoleh jika bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

Berikut ini adalah 14 program prioritas Partai Demokrat.

1. Ciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing.

2. Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS dengan mengutamakan golongan kurang mampu.

3. Berikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan sediakan secara cukup BBM Premium.

4. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.

5. Stop impor pangan ketika musim panen.

6. Tingkatkan gaji pegawai, termasuk guru, TNI & Polri dan pensiunan, agar memiliki daya beli yang baik.

7. Longgarkan pajak, termasuk dunia usaha, agar bisa tumbuh baik dan bisa tingkatkan upah buruh.

8. Bantu dan lindungi UMKM, termasuk pedagang kecil dan angkutan kota.

9. Angkat secara bertahap guru dan pegawai honorer dan tingkatkan kesejahteraan perangkat desa

10. Kontrol dan batasi utang pemerintah dan BUMN agar tak bebani anak-cucu.

11. Lanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, sesuai kemampuan keuangan negara.

12. Berikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan jamin kebebasan berbicara, termasuk kemerdekaan pers.

13. Jaga kebhinekaan dan kerukunan antar-identitas (SARA) dan cegah perpecahan bangsa.

14. Lanjutkan dan tingkatkan program prorakyat SBY, seperti BOS, BPJS, Bantuan Lansia, Disabilitas, dan Bencana,PKH, RASKIN, BLT/BLSM, KUR, PNPM, dan lain-lain, untuk kurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial