Jakarta, Gatra.com - Pemerintah tidak akan ikut campur masalah overstay yang menimpa Rizieq Shihab di Arab Saudi. Izin tinggal yang melebihi batas waktu tersebut adalah persoalan pribadi Rizieq Shihab dengan negara tersebut.

Menteri Koordinator bidang Polhukam, Wiranto mengatakan tuntutan denda dari pemerintah Arab Saudi dilayangkan kepada pribadi Rizieq Shihab, bukan pemerintah Indonesia. 

"Ada tuntutan pemerintah (Arab Saudi) pada pribadi untuk mempertanggungjawabkan overstay-nya," ujar Wiranto usai  memimpin Rakortas tingkat menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat(19/7).

Mantan Panglima ABRI ini membantah pemerintah merekayasa kepulangan pendiri ormas Front Pembela Islam (FPI) itu ke Indonesia. Pemerintah juga tidak melarang Rizieq Shihab untuk pulang.  

"Kalau ada berita berita yang bersangkutan ditangkal untuk masuk ke Indonesia, tidak ada. Yang bersangkutan direkayasa untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak ada," ujar Wiranto

Sebagai informasi, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri. Rakor terbatas dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkominfo Rudiantara, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kepala BNPT Suhardi Alius, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.