Pekanbaru, Gatra.com - Gubernur Riau Syamsuar diminta bisa melakukan penyegaran terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyegaran itu diperlukan kata Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, untuk mengoptimalkan peran BUMD sebagai agen penambah pemasukan daerah.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai perombakan struktur diperlukan terhadap semua direksi BUMD khususnya yang tidak sehat.
"Sebenarnya bukan cuma BUMD, orang-orang di lingkungan pemerintah juga harus diisi oleh mereka yang berkompeten. Latar belakang keahliannyacocok," kata Sunaryo, Kamis (18/7).
Dia menambahkann, bila BUMD diisi oleh orang-orang yang tidak se-profesi dengan jabatannya, Sunaryo khawatir hal itu bakal berdampak terhadap kinerja lembaga yang dipimpin.
Sementara itu anggota Komisi III DPRD Riau, Nasril, mengungkapkan salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya BUMD menghadapi persaingan lantaran tidak luwesnya manajemen.
"Selama ini pengelolaan BUMD cenderung cuma melanjutkan apa yang sudah ada. Bisa dikatakan jarang muncul kreativitas, inovasi dan strategi baru. Dampaknya BUMD tidak bisa berkembang, malah terus ketinggalan dari perusahaan lain," urainya.
Saat ini Pemprov Riau memiliki tujuh BUMD; Bank Riau Kepri, PT Pengembangan Investasi Riau (PER), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Riau Petroleum. Sementara maskapai penerbangan PT Riau Airline yang sempat mengudara, sudah lama terjerembab dan lenyap.