_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru,Gatra.com - Pemerataan pembangunan di Provinsi Riau telah menjadi tantangan bagi setiap rezim yang sedang berkuasa.
Selama ini pola pembangunan di Riau selain dominan di kawasan perkotaan khususnya kota Pekanbaru, pola pembangunan juga lebih banyak menyentuh daerah Riau pedalaman ketimbang Riau Pesisir.
Menurut Wakil Gubenur Riau,Edy Natar Nasution, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini terus mendorong terjadinya kerjasama pembangunan antar wilayah. Tindakan itu diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan.
Purnawirawan TNI Angkatan Darat berpangkat Birgadir Jenderal itu mengungkapkan, Pemprov Riau juga sudah menetapkan sejumlah kawasan strategis provinsi untuk mensiasati kesenjangan pembangunan.
"Untuk mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Riau,kawasan strategis provinsi sudah ditetapkan melalui kebijakan kewilayahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah strategis," katanya saat membacakan jawaban Pemprov Riau untuk Fraksi PDI Perjuangan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019 - 2024, di Gedung DPRD Riau, Kamis (18/7).
Adapun sejumlah kawasan strategis tersebut meliputi kawasan Pekansikawan, Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Industri Tenayan Raya hingga Kawasan Pengembangan Pulau Rupat.
Sementara itu Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Solihin Dahlan menuturkan Pemprov Riau sejatinya juga bisa mengurai persoalan ketimpangan wilayah dengan memanfaatkan bantuan pemerintah pusat. Opsi tersebut, jelas Dahlan, dimungkinkan untuk kawasan di pesisir khususnya pulau terluar.
"Untuk akselerasi pembangunan di Pulau Rupat itu kan bisa saja memanfaatkan bantuan pusat, Sebab Rupat salah satu pulau terluar. Itu bisa dilakukan misalkan dengan mengoptimalkan Pelabuhan Roro di Rupat sebagai akses lintas negara Indonesia - Malaysia. Cepat atau lambat pembangunan di Rupat pun akan terangkat," katanya.
Saat ini indeks aksesibilitas rata-rata tingkat di provinsi tergolong rendah, hanya 0,49. Akibatnya mobilitas penduduk kurang optimal. Ini tentu akan sangat berdampak pada upaya meningkatkan perekonomian daerah. Pembangunan yang kurang merata disinyalir juga turut andil menyokong angka kemiskinan di Riau yang saat ini mencapai 500 ribu jiwa.
