Jakarta, Gatra.com - Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka menyesalkan jargon Hak Asasi Manusia (HAM) hanya dijadikan dagangan politik pemerintahan saat ini. Mereka terus menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat, pada Kamis (18/7).

"HAM hanya jadi dagangan politik, sering digoreng satu kelompok untuk menyudutkan kelompok lain, untuk merebut suara masyarakat, tapi pada hakikatnya tidak pernah ada tindakan konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan," kata Pegiat Aksi Kamisan, Niccolo Attar di depan Istana.

Attar menyebut, aksi kamisan setiap pekan dilakukan dan juga sudah pernah bertemu dengan Presiden Jokowi, namun setelah lebih dari setahun ini tidak ada langkah konkret lagi yang dilakukan pemerintah.

Orang Tua Korban Semanggi 1 Maria Catarina Sumarsih menyebut penegakan HAM hanya menjadi komoditas politik di era pemerintahan sekarang.

"Jadi kalau di visi misi Jokowi-JK awalnya ada komitmen bahkan kasus disebut kemudian, juga ada komitmen menghapus impunitas, tapi tidak dilaksanakan dan hanya jadi komoditas politik untuk meraup suara," kata Maria usai aksi.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Maria masih merasa pesimis pemerintah akan memperhatikan masalah HAM.

Maria menilai visi misi Capres Jokowi - Ma'ruf Amin tidak lagi spesifik hendak menyelesaikan pelanggaran HAM berat, serta mengutip pasal 28 ayat 4 UUD 1945 namun menghapus kata "penegakan" di dalamnya.

Meski pesimis, Maria yang telah 13 Tahun menuntut keadilan setiap hari Kamis di depan Istana, masih akan terus melanjutkan perjuangannya sebab masih ada harapan baginya karena penegakan HAM masih tertulis dalam konstitusi.

"Selama Penegakan HAM masih tertulis dalam UUD 1945, yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang jadi Presiden, harapannya ada di konstitusi. Ada dasar buat saya menuntut kepada Presiden, DPR, Jaksa Agung yaitu di UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Maria.