_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Pada periode 2030 hingga 2045 Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi. Jika sejumlah negara mengalami penuaan secara demografi, Indonesia justru diperkirakan 70% penduduknya adalah usia produktif. Bahkan, pada 2045 penduduk Indonesia diprediksi mencapai 321 juta jiwa.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono mengatakan, jika usia produktif tersebut tidak ditangani dengan baik, tentu akan berdampak pada angka pengangguran.
"Untuk itu, perlu kita menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Nah salah satu kuncinya membangun tenaga kerja terampil di indonesia," katanya, Selasa (16/7).
Bambang mengatakan, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah soal tenaga kerja terampil. Sebab menurutnya, di era globalisasi ini tanpa Sumber Daya Manusia (SDM) terampil akan sulit berkembang.
"Tidak ada negara yang bisa eksis dalam era globalisasi tanpa SDM yang terampil. Itulah tantangan bagi Indonesia saat ini. Kalau negara indonesia ingin jadi negara maju, perlu menyiapkan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang banyak dan merata," jelasnya.
Indonesia, lanjut Bambang, memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi besar ke-7 di dunia. Hal itu dapat tercapai jika Indonesia bisa menyiapkan 113 juta tenaga terampil pada 2030 mendatang, yaitu saat puncak bonus demografi.
"Pada 2015 kemarin, menurut data BPS yang kami olah, Indonesia baru memiliki 57 juta tenaga kerja terampil. Ini artinya Indonesia masih harus menambah tenaga kerja terampil tiap tahun 3,7 juta. Ini adalah PR besar bagi kita semua," terangnya.
Ia menambahkan, kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan saat ini terus berupaya mengejar angka tenaga kerja terampil untuk menjawab tantangan itu. Caranya, kata Bambang, dengan memberikan pelatihan vokasi secara masif.
"Kebijakan penguatan mutu kita bangun dengan meningkatkan program pelatihan dengan menggandeng industri. Jadi tidak mungkin kita membangun tenaga kerja terampil tanpa melibatkan pihak industri. kita ajak industri untuk melaksanakan program pelatihan vokasi itu," imbuhnya.
