Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah serius mengalokasikan anggaran untuk penanganan dan tanggap becana. Imbauan itu ditujukan bagi daerah yang rawan bencana.

"Bahwa APBD provinsi, kota/kabupaten yang rawan bencana, seperti longsor, banjir, dan kebakaran hutan untuk dianggarkan dulu, jangan sedikit-sedikit menunggu anggaran dari pusat," ujar Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Kementerian Dalam Negeri akan mengirimkan radiogram agar penganggaran untuk penanganan dan tanggap bencana ditingkatkan. Pengalokasian anggaran bencana akan oleh pemerintah daerah akan terus dipantau.

Selain itu, Tjahjo meminta pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dengan TNI dan Polri di daerah. Beberapa bencana, sambung dia, dikarenakan ulah manusia dan memerlukan penegakan hukum oleh aparat. 

"Kalau kebakaran hutan itu kan biasanya karena faktor (kesengajaan) manusia. Oleh karena itu perlu adanya penanggulangan dari segi hukum," pungkas dia.