Jakarta, Gatra.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut pidato "Visi Indonesia" yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo pada Minggu (14/7) di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), merupakan visi mundur Jokowi untuk Indonesia.

Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Even Sembiring menyebut pidato itu merupakan langkah mundur dari janji Nawacita jilid 1 Jokowi. Dimana kali ini, Jokowi terlihat lebih memprioritaskan investor dibanding keadilan bagi rakyat seperti petani dan nelayan.

"Biasanya Jokowi menampakkan standar ganda, sebelah baik, sebelah lagi buruk. Tapi kemarin justru memperlihatan sisi buruk yang lebih menguat dibanding sisi baiknya. Hal yang kami persoalkan terutama terkait investasi," kata Boy di kantor Walhi di kawasan Mampang, Jakarta, Selasa (16/7).

Baca Juga: Aktivis Lingkungan Demo Lagi Di Kota-kota Inggris Raya

Menurut Boy, investasi hanya menjanjikan kesejahteraan bagi pemilik modal, namun tidak melahirkan kesejahteraan bagi rakyat yang bergantung kepada alam.

Padahal sebelumnya, Boy menyebut Jokowi melahirkan harapan baru di Nawacita jilid 1, dengan menjanjikan perbaikan lingkungan dan kemanusiaan. Selain itu juga ada janji menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan.

"Saat ini Jokowi sudah melupakan janjinya bahkan telah melakukan langkah-langkah kontraproduktif dengan janjinya," kritik Boy.

Baca Juga: Penggunaan Plastik Pengaruhi Satwa Liar Dilindungi

Selain itu, dalam pidato Jokowi yang memerintahkan para menterinya tutup mata agar mempermudah investasi disebut sebagai langkah tidak taat hukum. "Bukan pemimpin baik. Jangan merekayasa hukum untuk kembali ke kepentingan pemodal," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Desk Politik Walhi, Khalisah Khalid menyayangkan pidato Jokowi dengan diksi-diksi mengancam terhadap pihak yang dianggap menghambat investasi. "Terkait agenda lingkungan tidak disampaikan. Malah dengan diksi mengancam yang disampaikan malah soal investasi, sampai ada diksi dihajar, dikejar," katanya.

Khalisah mengkhawatirkan pidato Jokowi akan meningkatkan angka kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan yang menolak investasi dan pembangunan yang merusak lingkungan.