Yogyakarta, Gatra.com - Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan), Momon Rusmono, mengatakan, penyuluh pertanian harus mendorong dan menguatkan korporasi petani.

"Penyuluh swasta, swadaya, dan pemerintah harus melakukan kolaborasi di lapangan untuk bisa memperkuat petani dengan membentuk korporasi yang kuat," kata Momon dalam keterangan tertulis, Senin (15/7).

Momon menyampaikan imbauan tersebut dalam acara bimbingan teknis (bimtek) bagi penyuluh pertanian di Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY), Minggu (14/7).

Momon menilai apapun programnya, paling penting adalah SDM Pertanian yaitu pelaku utama dan pelaku usaha yang menjadi sasaran dari penyuluhan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung gerakan korporasi petani dan Pos Penyuluhan Desa (Poslusdes).

Bimbingan teknis ini diikuti para penyuluh pendamping Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), pengelola Posludes, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta dari seluruh Indonesia. Sebagai narasumber dihadirkan berbagai pimpinan instansi serta pakar dan praktisi pertanian untuk mendukung kebijakan program usaha tani.

"Kita berharap dengan kegiatan ini baik penyuluh pemerintah, swadaya dan penyuluh swasta terus tumbuh dan berkembang dalam mewujudkan korporasi Kelembagaan Ekonomi Petani sehingga bisa bersaing dan profesional," ujarnya.

Momon menambahkan, model korporasi petani memang terus digenjot pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar petani terhadap pasar. Pemerintah berharap kesejahteraan mereka dapat meningkat bila petani bersatu. Bentuk korporasi petani tersebut, bisa koperasi maupun Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk PT maupun Usaha Dagang (UD).

Dalam korporasi petani tersebut juga bisa membuka diversifikasi, pengolahan bahkan perluasan pasar dari komoditas tersebut. Syarat utama korporasi petani bisa berjalan adalah mengubah pola pikir petani menjadi seorang wirausaha, sehingga untuk menjadi wirausahawan, petani harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide serta mampu menerapkan kreativitas tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki nawacita yang salah satunya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, karenanya militansi dari penyuluhan sangat penting, tercapainya kedaulatan pangan tidak akan ada arti jika petani tidak sejahtera.

"Dengan begitu proses usaha tani dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Fungsi penyuluhan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani," katanya.

Momon mengingatkan, penyuluh wajib menguasai semua mekanisasi agar memudahkan petani dalam melakukan produksi. Selain itu, mereka juga harus mendorong pelaku utama dan pelaku usaha supaya mau mengorganisasikan dirinya sendiri.

"Ini penting mengingat mereka harus memiliki tujuan utama seperti better farming, better business, better income, better living, dan better community," katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluh Pertanian, Siti Munifah, menekankan soal pentingnya sinergitas antarpenyuluh dan semua pihak yang bergelut di bidang produksi tani. Sinergitas untuk mempercepat tercapainya kawasan pertanian berbabis koorporasi petani.

"Saya menganggap, peningkatan kompetensi para penyuluh ini sangat penting dalam mempermudah transfer of knowledge dan transfer of technology kepada para petani," katanya.