Pekanbaru,Gatra.com - Pertemuan internal Partai Politik (parpol) di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nampaknya bakal jadi ajang evaluasi aturan main Pemilu.

Sebab rata-rata partai kecewa dengan aturan main Pemilu 2019. Meski sudah menghasilkan pemenang untuk level pemilihan presiden, Pemilu 2019 tetap dinilai sarat masalah.

Hal itu terbukti dengan jatuhnya ratusan korban jiwa di pihak penyelenggara pemilu. Tak hanya itu, skema Pemilu serentak juga dinilai menggerus pamor Pemilihan Legislatif (Pileg).

Menurut Pelaksana tugas Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau, Mursini, pihaknya akan melontarkan semua persoalan Pemilu 2019 di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang bakal digelar 19-20 Juli mendatang di Banten.

"Kita dominan ruginya pada Pemilu 2019. Suara kita turun. Kalaulah Pemilu serentak yang menyebabkan seretnya suara kita, nanti dalam Mukernas kita akan usulkan pemisahan gelaran Pilpres dengan Pileg," katanya kepada Gatra.com di sela-sela acara rapat pimpinan wilayah PPP Riau di kota Pekanbaru, Sabtu (13/7).

Jumlah kursi PPP di DPRD Riau dipastikan mengalami penurunan. Partai Ka'bah tersebut kehilangan dua kursi dari daerah pemilihan Riau I (Kota Pekanbaru) dan daerah pemilihan Riau V (Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Riau juga mempersoalkan skema Pemilu serentak 2019 itu. Meski bernasib lebih baik ketimbang PPP, Ketua DPW PKB Riau Abdul Wahid mengaku Pemilu serentak menguras energi calon legislatif.

"Coba lihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), orang lebih tertarik membicarakan Pilpres dibanding Pileg. Padahal para caleg ikut serta mengkampanyekan sosok capres dan cawapres. Surutnya pamor pileg dibanding Pilpres tentu tidak baik bagi caleg," katanya.

Di sisi lain Ketua DPD Partai Demokrat, Asri Auzar,  mengatakan partainya juga menyoroti gelaran Pemilu serentak itu. Sebagai ketua partai, Asri menilai lamanya tahapan kampanye yang lebih dari lima bulan ikut mempengaruhi efektifitas mesin parpol.