Home Politik Check and Balance Harus Berjalan Meski PKS Oposisi Tunggal

Check and Balance Harus Berjalan Meski PKS Oposisi Tunggal

Jakarta, Gatra.com - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, proses check and balance dalam pemerintahan harus tetap berjalan. Meski komposisi partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi tidak seimbang. Bahkan terindikasi hanya  satu partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Di era Pak SBY, koalisi yang sangat besar juga beraroma oposisi kan, makanya ada koalisi aroma oposisi seperti PKS waktu itu. Saya kira fungsi kontrol, pengawasan, dan keparlemenan harus dijalankan tanpa mengenal oposisi koalisi. Karena orientasinya adalah bagaimana memastikan kerja-kerja legislasi, penganggaran dan pengawasan berjalan secara optimal," ungkap Titi saat ditemui wartawan di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (14/7).

Menurut Titi, kekuatan koalisi atau oposisi tidak diukur dari jumlah. Sebab di tengah masyarakat terbuka, partai politik di parlemen memiliki visi. Salah satunya keharusan untuk membuat sikap politik yang bisa diterima publik untuk kepentingan pemilu 2024. 

Titi meyakini, partai pendukung pemerintah di parlemen tidak selalu satu suara. Partai oposisi juga berorientasi untuk kepentingan publik. Selain itu, tidak serta merta mengambil posisi yang bertentangan.

"Titik temunya adalah kebijakan itu apakah berorientasi pada publik atau tidak. Apakah bertujuan pada penguatan pelayanan publik atau tidak. Karena kalau memang tujuannya berorientasi pada kepentingan publik, sekat-sekat oposisi itu akan sangat tipis," ujar Titi.

Titi mencontohkan di Era Pemerintahan SBY. Ketika perumusan Pilkada langsung dan tidak langsung di Parlemen, gerakan publik yang begitu kuat ternyata membuat Parpol yang awalnya dominan mendukung pilkada, tidak langsung bisa mengubah keputusannya untuk memilih pilkada langsung.

"Karena mempertimbangkan arus besar aspirasi politik warga, saya melihat meski partai pro pemerintah ada banyak, serta dominan dan mayoritas. Mereka pasti akan lebih mengedepankan politik yang populer terkait kepentingan elektoral untuk persiapan 2024," pungkas Titi.

478