_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Sleman, Gatra.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengirim surat padanya jelang pertemuan dengan Presiden Joko Widodo hari ini. Namun Amien belum membaca surat itu.
"Saya hanya akan memberikan pernyataan setelah saya membaca surat Pak Prabowo," kata Amien saat ditemui di kediamannya, di Jalan Pandeansari, Condongcatur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (13/7) sore.
Surat tersebut dikirim dalam amplop tertutup. Namun Amien belum menerima langsung, melainkan baru diberitahu oleh ajudannya, Ismail. Amien sempat meminta agar surat itu dibuka dan dibaca oleh Ismail, tapi ajudannya itu sedang di lokasi lain di Pondok Bambu, Jakarta.
"Sepertinya agak tebal, mungkin dua lembar. (Surat) Ada di Gandaria," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyebut lokasi rumah pribadinya di Jakarta.
Karena belum membaca surat Prabowo itu, Amien bilang akan lebih berhati-hati menyikapi pertemuan tersebut. Ia akan bertanya terlebih dahulu kepada Prabowo tentang isi pertemuan dengan Jokowi.
Amien ingin tahu apakah pertemuan di MRT itu membahas rekonsiliasi atau termasuk koalisi. "Jadi sebelum saya memberikan komentar apapun nanti, itu saya akan nanya dulu apa betul pertemuan itu sudah membahas rekonsiliasi sampai ke koalisi. Saya akan dengar dulu," ujarnya.
Menurut Amien, sebaiknya koalisi pendukung Prabowo tetap berada di luar pemerintahan Jokowi. Dengan begitu, koalisi Prabowo bisa mengawasi roda pemerintahan selama lima tahun mendatang.
"Kalau bergabung (ke pemerintahan) nanti enggak ada lagi yang mengawasi. Semua DPR sama dengan suara eksekutif. Itu pertanda lonceng kematian demokrasi," ucapnya.
Jika semua partai bergabung ke pemerintahan, Amien mengatakan demokrasi akan mengalami musibah paling berat. "Kalau parlemen sudah menyuarakan atau jadi jubirnya eksekutif, maka demokrasi mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali," tuturnya.
