Sleman, Gatra.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais berkata akan sangat indah jika koalisi Prabowo Subianto berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun mendatang. Jika semua partai bergabung ke koalisi Jokowi, hal itu menjadi lonceng kematian bagi demokrasi .
Pernyataan itu menyikapi pertemuan Jokowi dan Prabowo di stasiun dan kereta MRT, Jakarta, Sabtu (13/7) pagi. Amien mengatakan, sampai saat ini ia belum tahu isi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Dia bilang hanya menerima surat yang dikirim oleh Prabowo.
Baca Juga: PAN DIY Tolak Gabung Jokowi
"Saya hanya akan memberikan pernyataan setelah saya membaca surat Pak Prabowo. Saya diberitahu ajudan saya, Pak Ismail, 'Pak itu Pak Prabowo mengirim surat'. (Suratnya dalam) Amplop tertutup, sepertinya agak tebal, mungkin 2 lembar," kata Amien saat ditemui di kediamannya, Jalan Pandeansari, Condongcatur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Sabtu (13/7) sore.
Mantan Ketua MPR itu mengatakan, ia belum tahu isi surat itu. Ia telah meminta ajudannya untuk melihat isi surat itu, tapi hal itu belum bisa dilakukan. "'Isinya apa? Dibaca saja sekarang supaya saya tahu. Enggak pak, (surat) ada di Gandaria'. Sementara Ismail, ajudan saya, ada di Pondok Bambu," kata Amien mengulang percakapan dengan ajudannya.
Untuk itu, Amien bilang akan lebih berhati-hati dalam menyikapi pertemuan tersebut. "Mengenai hal ini saya harus hati-hati karena saya termasuk dekat dengan Mas Prabowo," ucapnya.
Ia akan bertanya terlebih dahulu kepada Prabowo tentang isi pertemuan dengan Jokowi. Amien ingin tahu apakah pertemuan di MRT itu membahas rekonsiliasi atau termasuk koalisi.
"Jadi sebelum saya memberikan komentar apapun nanti, itu saya akan nanya dulu apa betul pertemuan itu sudah membahas rekonsiliasi sampai ke koalisi. Saya akan dengar dulu," ujarnya.
Menurut Amien, sebaiknya koalisi pendukung Prabowo tetap berada di luar pemerintahan Jokowi. Dengan begitu, koalisi Prabowo bisa mengawasi roda pemerintahan selama lima tahun mendatang.
"Kalau bergabung (ke pemerintahan) nanti enggak ada lagi yang mengawasi. Semua DPR sama dengan suara eksekutif. Itu pertanda lonceng kematian demokrasi," ucapnya.
Jika semua partai bergabung ke pemerintahan, Amien mengatakan demokrasi akan mengalami musibah paling berat. "Kalau parlemen sudah menyuarakan atau jadi jubirnya eksekutif, maka demokrasi mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali," tuturnya.
Kondisi bisa bertambah parah jika pihak yudikatif juga tidak kritis. "Kalau kedua kekuatan eksekutif dan legislatif jadi satu, yudikatifnya juga mengamini, game it's over," pungkasnya.