Jakarta, Gatra.com – Komisi XI DPR telah menyelesaikan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 64 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil penyaringan, terdapat 32 calon lolos dan akan segera dikaji lebih lanjut. Namun, hasil seleksi Komisi XI jadi sorotan karena dari 32 calon anggota BPK yang lolos, 10 orang diisi kalangan partai politik alias politisi.

Anggota Komisi XI dari fraksi Nasdem, Johnny G Plate mengungkapkan tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon yang mendaftar sebagai anggota BPK. 

"UU mensyaratkan recruitment anggota BPK ini non diskriminatif. Tidak boleh kita diskriminasi. Jangan karena orang itu politisi, lantas dilarang atau tidak boleh mengajukan diri sebagai anggota BPK. Apalagi mantan caleg atau caleg gagal tidak boleh mendaftar. Padahal, ada perbedaan antara pola recruitment DPR dengan BPK," ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).

Johnny mengatakan tidak boleh ada dikotomi antara politisi dan profesional dalam perekrutan, sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang ada, karena banyak juga politisi yang berlatar belakang profesional di bidang lain.

Johnny menjelaskan bahwa BPK tidak selalu diisi dari kalangan auditor akuntan saja. BPK memiliki peran dan fungsi BPK yang berbeda-beda sehingga perlu juga diisi oleh kalangan dengan latarbelakang pendidikan yang berbeda, sepanjang itu profesional.

Baca Juga: Aktivis: Pimpinan BPK Ditentukan Lobi, Bukan Kapasitas

"Bayangkan kalau BPK diisi oleh akuntan saja, lalu harus memeriksa proyek yang landasan teknologinya banyak, bagaimana. Bayangkan misalnya harus memeriksa militer, maka tentu dilakukan pendekatan spesifikasi ala militer. Jadi tidak hanya sekadar memberikan laporan keuangan saja," katanya.

Dia menegaskan bahwa yang terpenting, BPK harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan serta keahlian dan manajemen yang baik. 

“Lembaga ini, membutuhkan pemimpin yang dapat berpandangan luas untuk mengawal keuangan negara,” katanya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengkritisi banyaknya calon anggota BPK yang berlatar belakang politisi, sehingga dikuatirkan BPK terseret kepentingan beerbau partai politik.