Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi memperkirakan politisi dari sejumlah partai politik (parpol) akan mendominasi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode mendatang karena kekuatan lobi menjadi kunci penentu.

Uchok memetakan, 32 orang calon anggota BPK yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR terbagi dalam 3 kelompok. Pertama, sebanyak 10 orang berasal dari parpol, kedua; 10 dari internal BPK yang dua di antaranya merupakan anggota BPK aktif, dan ketiga atau sisanya berlatar belakang konsultan, swasta, dan akademisi. Dari kelompok tersebut, hanya terpilih 5 anggota BPK. 

"Yang saya lihat dari 3 kelompok ini, nanti yang akan banyak diambil itu dari politisi. Menurut saya, politisi akan mendapat 3 kursi. Lalu dari swasta, konsultan atau akademisi kemungkinan 1 orang yang terpilih. Kemudian internal BPK akan dipilih 1," ujarnya di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7). 

Baca juga: Lolosnya Sembilan Politisi dalam Seleksi Calon Anggota BPK

Uchok juga menilai alat uji yang digunakan tim panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) BPK terlihat asal-asalan. Alat uji yang dipakai oleh tim pansel bukan untuk menguji kemampuan dari anggota BPK ke depan, sehingga ia menganggap bukan kapasitas yang menentukan siapa pantas menempati posisi anggota BPK, melainkan kekuatan lobi-lobi. 

Baca juga: Disayangkan Minim Calon Anggota BPK Ada Kompetensi Auditing

"Kalau saya ilustrasikan, bagaikan dukun dan setan. Jadi kalau dia dukun mau nge-lobi setan, itu sesajennya harus kuat [agar] para setan ini bisa masuk. Jadi kekuatan lobi yang menentukan siapa yang bisa masuk menjadi pimpinan BPK, bukan kapasitas. Justru yang terlihat kompeten malah tidak lolos duluan," ujarnya. 

Uchok juga membandingkan BPK dengan KPK. Menurutnya, politisi mencoba menguasai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan BPK, para politisi mencoba memilikinya. Dua instansi ini, dinilai penting dalam rangka pengawasan keuangan negara yang dikelola oleh instansi pemerintahan. 

"Kalau politisi memimpin BPK, itu tidak bisa diandalkan. Padahal ke depannya masyarakat berharap lembaga antikorupsi dan sejenisnya saling bersinergi. Tetapi kelihatannya lembaga-lembaga ini masih dipolitisasi untuk kepentingan golongan," katanya.