Pekanbaru,Gatra.com - Sistim zonasi sebagai dasar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akhirnya menabur polemik. Banyak siswa yang berhak tidak terakomodirnya oleh sistim itu. 

Kepada Gatra.com Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengungkapkan, skema zonasi sebenarnya ditujukan untuk menghindari menumpuknya siswa - siswa beprestasi di satu sekolah. Adapun radius zonasi ditetapkan 2 kilometer. 

"Yang jadi persoalan itu, gimana kalau kemudian sekolah sudah penuh saat yang diakomodir baru setengah dari total radius? Sisanya akan seperti apa?" ujar politisi PKB ini Jum'at (12/7).

Agus menambahkan, Dinas Pendidikan Pemprov Riau mestinya sudah bisa memetakan persoalan sistem zonasi. Pasalnya setiap kebijakan baru pasti akan memiliki sisi positif dam negatif saat mulai diterapkan.

"Sisi positif zonasi itu kan ada pemerataan sebaran siswa. Kalau dulu siswa-siswa pintar pasti akan menyerbu sekolah-sekolah unggulan, dengan zonasi yang semacam itu hilang. Tapi tentu ada sisi negatifnya, ini yang sebenarnya harus dipetakan sehingga bisa diantisipasi," Agus memberi saran.

Gara-gara zonasi itu pula sekarang Komisi V DPRD Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau rada kles. PPDB kemudian dianggap menambah daftar panjang deretan persoalan yang ada di Dinas Pendidikan Riau setelah persoalan aset sekolah, rasio jumlah guru, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau.

Hasil PPDB sudah diumumkan pada Selasa (9/7). Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Riau, Dudyanto kemudian meminta para wali murid untuk mempertimbangkan anaknya yang tak lolos negeri, masuk ke sekolah swasta. 

"Ke sekolah swasta saja kalau memang tidak lulus. Daya tampung sekolah negeri kita memang terbatas," katanya enteng.

Menurut Rudiyanto, 60 persen SMA swasta se-Riau mampu mengakomodir siswa baru, sisanya 40 persen oleh sekolah negeri.