Jakarta, Gatra.com- Dibutuhkan peningkatkan pemahaman para diplomat Republik Indonesia mengenai misi besar internasionalisasi bahasa Indonesia. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendar.

"Kita punya misi diplomasi lunak, yaitu diplomasi kebahasaan. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia kita menjadi bahasa internasional," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Gatra.com, Jumat (12/7).

Nah upaya menginternasionalkan Bahasa Indonesia diantaranya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur fasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Misal untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) misalnya, tenaga kerja asing yang bekerja di bidang ESDM di Indonesia harus memiliki keterampilan berbahasa Indonesia minimal tingkat madya. 

Baca juga: Meningkatkan Kemampuan Bahasa Lewat Uji Kompetensi

Tidak hanya itu, Dadang juga menyebut bahwa program kebahasaan masuk dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Yakni pengutamaan bahasa negara, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing.

"Termasuk didalamnya pengutamaan bahasa Indonesia di dalam maupun di luar negeri," ia menegaskan. Agar menyukseskan hal tersebut, maka butuh sinergi antarlembaga dan instansi di dalam maupun luar negeri. "Untuk luar negeri dengan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Kemendikbud, Emi Emilia menambahkan bahwa posisi bahasa Indonesia semakin kuat di kancah internasional. "Dalam forum bilateral maupun multilateral, semakin banyak yang mencantumkan atau menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan dalam nota kesepahaman atau materi lain," ungkapnya.

Baca juga: Ini Upaya Badan Bahasa untuk Dukung Diplomasi Kebahasaan

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia ini memaparkan, dalam kurun waktu 2015-2017 setidaknya ada 23 negara yang menjadi tujuan untuk pengiriman Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia Penutur Asing (BIPA).

Beberapa diantaranya di wilayah Asia, mulai dari Timor Leste, Malaysia, dan Thailand. Serta Laos, Filipina, dan Papua Nugini. Juga Singapura, Italia, serta Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Lalu Jepang, India, dan Australia. Juga Mesir, Tunisia, dan Uzbekistan. Kemudian Prancis, Rusia, Amerika Serikat, serta Inggris, Jerman, dan Finlandia.

Untuk tahun 2018 negara tujuannya adalah Suriname, Austria, dan Bulgaria. Adapun tahun 2019 adalah Korea. "Thailand dan Timor Leste merupakan dua negara dengan jumlah pemelajar dan kerja sama terbanyak di antara 23 negara sasaran BIPA lainnya," tutur Emi.