Jakarta, Gatra.com - Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf menjelaskan beberapa poin penting dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan, diantaranya adalah dalam penandaan obat-obatan.

"Proses penandaan itu masih rancu yang mengakibatkan akhirnya ada kebingungan antara penegakhukum. Sebetulnya mana yang berbahaya, mana yang keras, dan mana yang tidak. Ini yang perlu kita tegaskan," katanya di Gedung Nusantara I, DPR, Jakarta, Kamis (11/7).

Kedua, lanjut Dede, adalah sistem pemantauan. Dengan adanya sistem pemantauan ini, akan membuat masyarakat mengetahui produk-produk obat atau makanan asli atau palsu.

"Termasuk juga masalah sistem online. Penjualan online yang sekarang sudah termasuk kedalam industri 4.0 membuat semua sudah bisa didapat melalui online," katanya.

Selain itu, Dede menambahkan, dalam segi penindakan terhadap pelanggaran pun menjadi sorotan yang tak kalah penting. 

Menurutnya, penindakan pelanggaran saat ini masih menggunakan pasal perlindungan konsumen.

"Sanksinya tidak kuat untuk memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang nakal," katanya Dede.

Poin terakhir yang amat penting, lanjut Dede, adalah pelibatan masyarakat. Masyarakat diharapkan agar ikut proaktif dalam memberikan masukan-masukan mengenai pengawasan obat dan makanan.