Pekanbaru, Gatra.com - Biar lebih fokus menggalakkan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terjunkan 1.500 personel satgas di wilayah Riau. Fokusnya adalah daerah rawan karhutla.

Sesuai misinya untuk pencegahan, personel gabungan TNI, Polri, Manggala Agni dan bahkan tokoh agama itu akan membaur bersama masyarakat. Artinya mereka akan tinggal bersama masyarakat hingga misi itu dianggap selesai.

Itulah yang dikatakan Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo di Pekanbaru, Rabu (10/7). Ia mengatakan selama tinggal bersama masyarakat di kawasan yang dianggap rawan karhutla, personel Satgas akan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan.

"Pola penanganan karhutla kali ini kita fokus pada pencegahan bukan lagi penanggulangan. Makanya penyuluhan kepada masyarakat kita anggap penting. Untuk itu kita mengajak semua untuk selesaikan masalah ini," pintanya.

Pola ini dianggap akan lebih efektif. Sebab menurut Doni, dari survei yang dilakukan, 99 persen karhutla disebabkan oleh manusia.

Data ini dikuatkan lagi dengan penjelasan seluruh kepala desa yang bertugas di wilayah pulau Rupat Kabupaten Bengkalis.

Penjelasan itu sama dengan apa yang dikatakan oleh beberapa kepala desa di wilayah yang mengalami kabakaran lahan paling parah sejak awal 2019 lalu. Katanya itu akibat kesengajaan.

"Setiap musim kemarau, ada 10-15 orang dibayar untuk membakar lahan. Itu infonya. Kita terus susuri ini," ujar Doni.

"Ini masalah kita bersama, untuk itu kita akan libatkan tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama, untuk memaksimalkan sosialisasi serta penyuluhan dengan mendekatkan diri kepada masyarakat," Doni mempertegas.

Namun untuk mensukseskan program pencegahan ini tentu personel akan terlebih dahulu diberikan wawasan serta pemahaman. Bahkan ilmu untuk melihat pengembangan potensi ekonomi wilayah juga diberikan.

"Untuk Satgas nantinya akan dibiayai negara sebesar Rp145 ribu perhari setiap orangnya. Ini berlaku di lima provinsi yang juga mengalami kasus karhutla selain Riau. Seperti Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Selatan," katanya.