Jakarta, Gatra.com - Gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga menuai kritik dari pegiat lingkungan. Pemindahan ibu kota disinyalir akan mengurangi wilayah hutan yang ada di Pulau Borneo. Menjawab isu tersebut, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa pembangunan ibu kota baru justru mendorong reforestrasi di Kalimantan.

“Pembangunan ibu kota baru tidak akan mengurangi luas hutan lindung. Pada saat membangun ibu kota kita harus melakukan reforestrasi, konsep kotanya juga kota hijau sehingga hutan akan terjaga,”ujarnya di Jakarta, Rabu, (10/7).

Menurutnya jika ada kemungkinan pelanggaran oleh investor, Indonesia sebagai regulator harus keras. “Untuk membuat kota ini terbuka, kota ini inklusif siapa saja boleh tinggal. Di sinilah kita melihat bahwa barangkali kota ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi Kalimantan,” jelasnya.

Selain memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, Menteri Bambang juga menjelaskan beberapa cara yang tengah dilakukan Pemerintah untuk membangun pusat pertumbuhan baru, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta mengurangi ketimpangan.

Pertama, industrialisasi di luar Jawa dalam bentuk hilirisasi hasil tambang dan perkebunan, baik Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua, mengembangkan berbagai kawasan ekonomi, baik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Ketiga, mengembangkan enam wilayah metropolitan di luar Jawa, antara lain Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar. Hal ini sama pentingnya dengan poin pertama dan kedua,”katanya.