Karimun, Gatra.com- Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bakal mengalami devisit anggaran sekitar Rp200 miliar.

Itu taksiran yang disebutkan langsung oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq. "Soal berapa besaran pastinya nanti akan ketahuan pada saat pembahasan APBD Perubahan yang sudah kita masukkan ke DPRD Karimun," katanya Rabu (10/7).

Aunur menggambarkan kalau belanja murni Pemkab Karimun sekitar Rp1,5 Triliun. "Nah di APBD Perubahan ini kita ajukan sekitar Rp1,4 T, jadi ada kekurangan sekitar Rp100 Miliar lebih, atau mendekati Rp200 Miliar lah," terangnya.

Kalau kemudian nanti benar-benar defisit, mau tak mau kata Aunur, anggaran di semua Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) bakal dipangkas alias dirasionalisasi.

"Ya pasti akan terjadi rasionalisasi, semua OPD kena. Dan akan berimbas juga ke proyek-proyek meski tidak begitu mengganggu," katanya.

Sebab kata Aunur, seluruh desa di Kabupaten Karimun punya anggaran sendiri; Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total anggaran sekitar Rp100 Miliar lebih. Duit itu bersumber dari pemerintah pusat dan dana sharing Pemkab Karimun.

Adapun penyebab terjadinya devisit tadi kata Aunur lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak mencapai target, bagi hasil migas yang terus menurun serta dana transfer pusat yang juga ikut menurun.

"APBN saja terus mengalami devisit, makanya berpengaruh ke transfer dana untuk daerah," ujarnya.

Reporter: Putri Permata Sari