Jakarta, Gatra.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul kadir Karding menilai, permintaan Prabowo Subianto ke Jokowi untuk memulangkan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab ke tanah air tidak tepat.

Sebab, Rizieq pergi ke Saudi atas inisiatif dan kehendaknya sendiri bukan diusir oleh negara.

“Kalau dia mau pulang ya pulang saja, enggak ada masalah. Jadi bukan will politik yang bisa dipertukarkan atau dijadikan bargaining. Jadi menurut saya tidak tepat dan sya kira kalau bargaining ya yang terkait politik,” kata Karding saat dihubungi, Rabu (9/7).

Salah satu syarat rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto kepada pemerintahan adalah memulangkan Rizieq Shihab ke tanah air. Selain Rizieq, Prabowo juga meminta seluruh tokoh yang dijerat dengan kasus hukum dibebaskan.

Sebagai klausul dari pihak Prabowo, menurut Karding sah-sah saja. Keputusan selanjutnya ada ditangan Jokowi, apakah menerima itu atau sebaliknya.

Lain hal dengan kasus hukum yang menjerat sejumlah tokoh di kubu Prabowo Subianto. Bagi Karding, permintaan tersebut tidak pantas dijadikan alat rekonsiliasi.

“Dalam berprinsip bernegara bahwa hukum itu adalah panglima di negeri ini, dan negara dalam konstitusi kita dikatakan berdasarkan hukum. Jadi segala tindak tanduk, prilaku seseorang itu yang menentukan adalah hukum,” tegas dia.