Sarolangun, Gatra.com - Acara monitoring Implementasi Kegiatan bela Negara oleh tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Kabupaten Sarolangun, Jambi yang dihadiri Asisten Deputi IV Kemenko Polhukam Bidang Kesbang Brigjen Rufbin Marpaung di aula Kantor Bupati setempat, Selasa (9/7) terlihat dihiasi pemandangan puluhan kursi kosong.

Pemandangan tersebut terlihat sejak acara itu dimulai sekira pukul 09.30 WIB, setelah rombongan dari Kementerian yang hanya di dampingi oleh Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri dan Sekda Tabroni Rozali.

"Acaranya belum bisa dimulai karena banyaknya peserta dari jajaran pemkab Sarolangun belum hadir dan terkesan tidak ada persiapan dari panitianya," kata Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Sarolangun, Dedi Henri dibincangi Gatra.com saat itu.

Pihak Humas Pemkab Sarolangun saat dikonfirmasi Gatra.com, mengatakan lambatnya kehadiran peserta dari para pegawai lingkup Pemda setempat hadir karena adanya miskomunikasi terkait kepanitiaan acara tersebut.

"Sepertinya ini ada miskomunikasi dari pihak Protokolernya Kementerian kepada kita. Sehingga ada kebingungan antara Kepanitiaan Kesbangpol dan Protokoler Humas Pemkab, untuk menyampaikan kepada para pegawai untuk menghadirinya," kata Kabag Humas Pemkab Sarolangun melalui Kasubbag Protokoler, Muhammad Iqbal, kepada Gatra.com.

"Karena berdasarkan roundown acara pihak tersebut bersifat umum tidak disebutkan spesifikasi acaranya," katanya lagi.

Menanggapi hal tersebut. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sarolangun, Solahudin Nopri mengatakan bahwa kegiatan tersebut hanya monitoring tidak tertuju secara spesifik bahwa ada leading sektor khusus di Pemkab sebagai penanggung jawab.

"Ini kan hanya monitoring, mereka mau berkunjung. Maka kita siapkan dengan pesertanya bebas tidak ada ditujukan ke pihak tertentu untuk menghadirinya, pemberitahuan ke pihak kita seperti itu," katanya ketika dikonfirmasi Gatra.com.

Pantauan Gatra.com, saat pelaksanaan acara itu. Peserta baru mulai ramai mengisi banyaknya kekosongan kursi tersebut setelah memasuki sesi monitoring dan dialog bersama pihak Kemenko Polhukam, itupun belum seluruhnya terisi.