Jakarta, Gatra.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menginginkan proses pemilihan ketua umum partainya berjalan secara demokratis. Seperti yang sudah-sudah, pemilihan ketua umum tak boleh berjalan secara aklamasi. 

"Indikasi dari aklamasi adalah menggalang dukungan sebanyak-banyaknya lalu dibawa ke rapat pleno, dibuka, inilah mayoritas. Ini kan pernah terjadi kemarin ya, jadi ini gak boleh lagi. Ketua umum partai Golkar itu harus lahir dari munas yang demokratis," tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7). 

Selain aklamasi, kritik Bamsoet juga mengarah pada pemilihan ketua umum lewat rapat pleno. Seyogyanya, sosok nomor satu di partai berlambang pohon beringin lahir dari Musyawarah Nasional (Munas). 

"Ya kita melihat ada indikasi ke arah sana menurut saya seperti praktik yang terjadi sebelumnya. Ini gak boleh, di Golkar tidak terbiasa, ketua umum lahir dari rapat pleno atau aklamasi, tetapi lahir dari munas golkar biasanya panas tapi kemudian bersatu kembali," paparnya.

Bamsoet juga ingin adanya kebebasan memilih bagi para kader partai Golkar untuk menentukan ketumnya. Jangan sampai ada lagi larangan dan pemecatan.

"Jadi kita untuk mendorong terjadinya free faith, pemilihan langsung di arena munas secara tertutup. Sehingga mereka juga terjamin, maksudnya tidak diancam plt maupun pemecatan. Karena sudah ada korban, banyak," tutup Ketua DPR RI ini.