Banyumas, Gatra.com – Meski bebas biaya, jumlah klien Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) Napza milik Kementerian Sosial di Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, sangat sedikit.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyumas, Wicky Airlangga Adiningtyas, mengatakan, dari kapasitas 60 klien atau residen, balai rehab ini baru terisi 15 klien. Klien  itu berasal dari kabupaten Banyumas dan sekitarnya. “Jadi, tingkat keberhasilan rawat inap itu lebih baik dari rawat jalan. Tapi yang masuk rendah,” katanya, Senin (8/7).

Dia mengemukakan, sebagian penyalahguna narkoba di Banyumas adalah pemakai psikotropika dan obat-obatan lain. Sementara, BNN tidak bisa memaksa penyalahguna psikotropika atau obat-obatan itu untuk menjalani rawat inap. Pasalnya, tak ada aspek hukum yang membenarkan tindakan memaksa rehab ini.

“Sebagian besar pengguna narkoba di Banyumas itu kan psikotropika dan obat-obatan lain. Obat-obatan lain itu seperti komix. Komix itu kan tidak ada aspek hukumnya. Itu tidak ada kewenangan memaksa mereka untuk ikut rehabilitasi,” katanya.

Kondisi ini berbeda dari  penyalahguna narkotika yang hanya pemakai saja terancam jerat empat tahun penjara. BNN bisa ‘memaksa’ penyalahguna narkotika untuk menjalani rawat inap di panti rehablilitasi. “Kalau penyalahgunaan narkotika jelas. Kita bisa memaksa,” ujarnya.

Kendala lainnya, kata dia, sebagian penyalahguna narkoba tak memiliki tekad sembuh yang tinggi. Akibatnya, mereka enggan menjalani rawat inap. Bahkan, ada juga sebagian yang justru memanfaatkan rawat jalan untuk mendapat legalitas pemakai psikotropika. "Ada sebagian orang yang ikut rawat jalan dengan niatan bukan untuk berhenti pakai. Tetapi, harapannya, dia mendapat legalitas,” ujarnya.

Sedikitnya jumlah klien di balai rehab juga disebabkan para penyalahguna tidak mau meninggalkan aktivitasnya,  meninggalkan sekolah, pekerjaan, atau keluarganya. "Rawat inap memerlukan waktu 3- 6 bulan," katanya.