Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menilai, merapatnya partai oposisi dalam barisan koalisi Jokowi justru mengganggu konstruksi demokrasi di tanah air. 

Hadirnya partai oposisi merupakan hal yang baik dan lumrah sebab bertugas menguji program yang ditawarkan calon semasa Pemilu. 

"Kalau semua partai yang berada diluar setelah pemilu kemudian masuk kedalam gelanggang kekuasaan, lalu buat apa ada pemilu?" terang Burhanuddin di kawasan Kuningan, Minggu (7/7). 

Masuknya oposisi dalam pemerintahan atau koalisi Jokowi-Ma'ruf juga tak baik bagi kesehatan politik. Kata Burhanuddin, politik bisa terserang obesitas atau kondisi dimana terjadi pelemahan disiplin dalam tubuh koalisi. Imbasnya, presiden gagal dalam melakukan manajemen politik dalam koalisi barunya. 

"Kalau misalkan Demokrat, PAN, Gerindra masuk disisakan PKS, justru yang terjadi adalah koalisi obesitas. Ibarat orang yang terlalu gemuk, jadi kurang lincah dalam bergerak. Dan akibatnya banyak lemak jahat yang membuat disiplin koalisi melemah," tuturnya.

Kondisi seperti ini pernah dialami pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jilid II. Terlalu banyak parpol yang masuk dalam pemerintahan sehingga fungsi kontrol tidak berjalan semestinya.