Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan pasca Pemilihan Capres-Cawapres 2019, masih terdapat residu-residu politik antar dua kubu, dan sudah saatnya ada partai politik yang mengambil peran untuk meredakan kondisi tersebut. 

"Harapan saya, diluar urusan siapa ketua umum Golkar, harusnya partai golkar bicara lebih dari itu, termasuk rumusan kepada publik hasil rekomendasi Munas bahwa saatnya pasca pemilu ini para pemilih atau pada umumnya, bagian dari bangsa Indonesia sepakat untuk menggelar semacam rekonsiliasi atau islah nasional," kata Burhanuddin dalam diskusi publik di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Minggu (7/7).

Burhanuddin berharap bahwa Partai Golkar dapat menjadi penengah antar kedua kubu pasca pilpres 2019. Partai Golkar memiliki kapasitas untuk membicarakan hal tersebut. Dengan mengadakan rekonsiliasi di tengah sisa-sisa perselisihan antar kedua kubu dan itu secara tidak langsung akan mengangkat sisi kebangsaan partai berlambang beringin ini.

"Karena situasi (politik) belum cukup mereda, Partai Golkar harus memainkan politik tengah. Lebih berdimensi kebangsaan dan mengajak kepada semua pihak untuk menghilangkan residu pilpres," tuturnya.

Suhu politik nasional pasca pilpres 2019, lanjut Burhanuddin dapat dikatakan masih cukup panas menyikapi hasil Pemilu Presiden. Munculnya dua kubu yang berseberangan ini menciptakan fanatisme akut yang membelah masyarakat menjadi dua kubu, tidak hanya pada Pilpres 2019, namun sudah terjadi dari satu periode sebelumnya, yaitu pada Pilpres 2014.