Pekanbaru, Gatra.com - Abrasi yang menerjang sejumlah pulau di Provinsi Riau bukan saja mengancam masyarakat tempatan. Persoalan tersebut saat ini sudah menjadi masalah  nasional.

 

Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Al Azhar mengatakan, publik Riau sebaiknya ikut memperhatikan persoalan abrasi tersebut dengan seksama. Pasalnya selain mempengaruhi kedaulatan negara, abrasi di kawasan pesisir juga mengancam eksitensi hak milik masyarakat Riau.

 

"Di Bengkalis itu ada orang yang memiliki sertifikat, tapi tanahnya tidak ada lantaran sudah bergeser dari patok semula sejauh 900 meter," katanya Jum'at (5/7).

 

Di sisi lain, Al Azhar memuji tindakan Gubernur Riau yang mengemas persoalan ini dalam bentuk diplomasi, dengan menjadikan masalah abrasi sebagai ancaman terhadap Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang dimiliki Indonesia. Dia pun meminta masyarakat Riau turut menilai tindakan itu sebagai langka positif yang telah dilakukan Syamsuar pada awal masa kepemipinanya.

 

"Persoalan abrasi ini kan tidak masuk dalam program kerja 100 hari Syamsuar. Tapi dia memberikan perhatian terhadap persoalan ini karena ini masalah penting. Sekarang abrasi di Riau sudah menjadi persoalan nasional," ujarnya.

 

Tiga pulau yang kini menghadapi persoalan abrasi itu meliputi Pulau Rangsang (Kabupaten Kepulauan Meranti), Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis).

 

Adapun persoalan abrasi kian menambah permasalahan di Riau bagian Pesisir. Sebelum munculnya masalah ini, kawasan Riau Pesisir juga disibukan oleh tingginya sebaran penduduk miskin. Selain itu persoalan infrastruktur juga ikut mendera, seperti tantangan konektivitas jalan yang di sebagian tempat turut mempengaruhi aktivitas ekonomi.

 

"Salah satu penyebab mengapa nelayan Riau banyak menjual hasil tangkapan ikan di tengah laut, itu lantaran akses jalan di darat tidak mumpuni. Sudahlah begitu, pelabuhan perikanan di Pesisir juga tidak ada," kata Anggota DPRD Riau asal Rokan Hilir (Rohil), Firdaus.