Jakarta, Gatra.com - Peneliti Bidang Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlatar kepolisian berpotensi melemahkan kinerja KPK. Menurutnya, independensi KPK bisa dikendalikan.

"Yang dikhawatirkan KPK dikendalikan. Kalau sudah dikendalikan, skenario menjinakkan KPK berhasil. Itu jika pimpinan KPK dipegang polisi aktif," ungkap Syamsuddin di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut Syamsuddin, jika pimpinan KPK dipegang oleh polisi dan jaksa, akan berpotensi konflik ke pentingan. Hal itu akan membuat KPK kehilangan kredibilitasnya.

"Sekarang institusi kepolisian sibuk menyiapkan anggotanya di seleksi pimpinan KPK. Bisa ada konflik kepentingan nantinya," katanya.

Jika pimpinan KPK terpilih adalah polisi, kata Syamsuddin, harus patuh terhadap prosedur dengan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Siapa pun boleh maju sebagai calon pimpinan KPK tapi harus mundur dari jabatan. KPK itu jabatan publik, jadi pejabat kepolisian aktif baiknya mengundurkan diri. Kuncinya adalah independensi," tegasnya.

Diketahui, dari 384 pendaftar capim KPK, 12 di antaranya berlatar polisi, kemudian 5 kadidat berasal dari institusi kejaksaan.