Pontianak, Gatra.com - Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan hingga saat ini Kalbar masih membeli listrik dari Malaysia. 

“Untuk itu, Pemprov Kalbar merencanakan pembangunan Pembakit Tenaga Listrik Nuklir (PLTN) yang dibangun daerah Kalbar,” kata Midji saat menjadi pembicara dalam kegiatan ceramah pembekalan Pasis (Pewira Siswa) Dikreg LVII di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (SESKOAD), di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/7).

Gubrnur mengatakan perencanaan pembangunan PLTN untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan target energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

"Saat ini Kalbar masih membeli listrik dari negara tetangga Malaysia sebesar 200 Megawatt, bagaimana kita mau bersaing dengan negara lain kalo listrik aja kita beli. Makanya kami dukung untuk pembangunan PLTN di Kalbar," ungkapnya.

Dikatakan, listrik menjadi salah satu penyumbang cost terbesar bagi usaha industri  di Kalbar dan irosnisnya hasil produk tersebut justru dipakai untuk bersaing dengan negara Malaysia. 

“Tidak akan bisa bersaing disebabkan biaya listrik justri membeli dari mereka,” katanya.

Untuk itu, Midji akan berupaya maksimal untuk menyediakan tenaga listrik dengan penggunaan tenaga nuklir apalagi sumber daya alamnya tersedia. 
"Kita punya uranium terbaik kedua di Indonesia setelah NTT, tapi kita tidak manfaatkan karena ketakutan. Kalo kita berpikir ketakutan, kapan kita bisa maju," tuturnya.

Tak hanya itu saja, Gubernur juga memaparkan program desa mandiri, mengingat saat ini Provinsi Kalbar memiliki 2031 desa dan sekitar 1000 lebih dikategorikan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang ada di Kalbar.

"Untuk desa mandiri hanya satu di Kalbar, maka saya mempunyai target di tahun ini akan jadikan 55 desa mandiri. Kita akan sinergikan dengan TNI-Polri membangun desa mandiri," tegasnya.

Meski gubernur tidak berkeyakinan bahwa dana desa dari pemerintah bisa mewujudkan desa mandiri. Sebab dana desa tersebut tidak mencakup 52 indikator desa mandiri, jika menggunakan dana desa saja. 

“Dari 52 indikator yang dihitung, maka desa itu perlu Rp52 miliar untuk mewujudkan desa mandiri dalam satu desa. Sedangkan dana desa hanya Rp1,5 miliar dan  ini pun tidak terwujud. Butuh 30 tahun untuk wujudkan desa mandiri. Kita Pemprov, TNI dan Polri berupayakan satukan untuk sinergitas," katanya.