_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Pemerintah telah menyiapkan skema pemindahan penduduk ke Ibu Kota baru yang rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan. Tiga daerah terpilih adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, proyeksi perpindahan penduduk ke Kalimantan diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa.
"Kalau penduduk kita berharap 1,5 juta akan tinggal di Ibu Kota. PNS hanya 200 ribu. Jangan salah, bukan 1,5 juta PNS. Itu [terdiri dari] keluarga, pelaku ekonomi," kata Tri saat ditemui di kawasan BSD, Serpong, Tangerang, Jumat (4/7).
Tri mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah antisipasi terkait perpindahan penduduk. Pertama harus memastikan provinsi terpilih yang kemudian disusun dalam master plan.
"Kita mau bangun kota meeting, industri atau kota apa? Itu harus dikonsepkan," terangnya.
Tri menambahkan, pihaknya juga menghitung tutupan lahan, jumlah penduduk yang akan tinggal, desain kantor hingga energi yang digunakan. Selain itu, menganalisis makro infrastruktur seperti transportasi yang akan digunakan, apakah Lintas Rel Terpadu (LRT) atau Mass Rapid Transit (MRT).
"[Konsep] itu yang akan diomongin tahun 2020. Sekarang sudah ada konsep besarnya, tapi belum detil," paparnya.
Tri menerangkan ada dua desain yang akan digunakan jika konsep tersebut sudah matang dan disetujui stakeholder terkait. Pertama mengenai urban design. Dalam tahap itu, desain harus digambar, dari bentuk rumah, perkantoran dan fasilitas lainnya. Desain kedua adalah engineering design. Tri menjelaskan, pada tahap ini butuh kalkulasi yang lebih detil. Tim yang menyusun desain yakni Bappenas dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).
"Ketika membangun ya harus ada hitung-hitungan beton yang dibutuhkan berapa, baja, batu bata dan sebagainya," jelasnya.
Jika dua tahap itu sudah dilaksanakan, pihaknya baru akan membangun daerah tersebut.
"Mereka sudah mulai memikirkan dan akan kita finalkan setelah kita tahu lokasinya di mana. Kalau lokasinya enggak tahu urban designnya enggak cocok dong," tutup Tri.
Selain stakeholder terkait, pemerintah juga menerima masukan dari publik untuk pembangunan green city calon Ibu Kota baru tersebut.
"Dan mungkin akan melibatkan publik, [karena] publik punya suara. Pasti ada proses seperti itu," tutupnya.
