Jakarta, Gatra.com - Tingkat atau latar belakang pendidikan menjadi kendala atau sandungan utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam mengimplementasikan Program Inovasi Desa (PID). Pasalnya, mayoritas masyarakat bahkan kepala desa hanya tamatan SD dan SMP.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menyampaikan kendala tersebut di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/7).

"Paling sulit nomor satu edukasi, karena rata-rata kepala desa itu hanya tamatan SD, SMP, ada beberapa yang SMA juga," ujar Eko.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu pendampingan dalam pelaksanaan PID ini. Bahkan, banyaknya desa di Indonesia yang berjumlah 74.957, membuat Kemendes PDTT perlu melibatkan instansi lain.

"Desa kita kan jumlahnya ada 74.957 desa, makanya supaya pendampingannya ini lebih cepat, kita libatkan universitas. Kemendes punya forum Pertides [Perguruan Tinggi untuk Desa]. Itu ada 100 universitas yang ketuanya rektor ITB," ungkapnya.

Eko menambahkan, pada tahun 2018 lalu, melalui forum Pertides ini, sebanyak 75.000 mahasiswa dikirim untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di desa-desa. Selain itu, ia menyebutkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, perusahaan swasta, serta perbankan demi menyukseskan PID.