Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Imran Bulkin, mengatakan, pembangunan ibu kota Indonesia baru tidak akan memprioritaskan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PPN/Bappenas meyakini bahwa pemerintah akan menggunakan sumber dana selain APBN dalam pembangunan ibu kota baru memdatang. Sumber lain tersebut adalah bantuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Kalau perlu APBN, akan dilakukan secara multiyears. Sehingga tidak akan mengganggu program prioritas nasional lainnya. Pemerintah juga akan mengundang swasta untuk optimalisasi aset yang ada," kata Imran saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (4/7).

Rencana optimalisasi aset ini diperlukan agar pascapindahnya ibu kota nanti, aset yang berlokasi di daerah ibu kota lama tidak mubazir.

"Optimalisasi akan dilakukan dengan melakukan manajemen aset, jadi gedung yang ditinggalkan di ibu kota lama bisa disewakan, tapi ini hanya berlaku untuk gedung yang tidak punya nilai sejarah [heritage building]," ungkapnya.

Selain itu, nantinya pembangunan aset akan diprioritaskan pada pembangunan kawasana inti. Di antaranya adalah istana negara, kantor lembaga negara, taman budaya.

"Kawasan ibu kota baru dibutuhkan lahan seluas 40 ribu hektare (ha). Akan dibangun perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri. Juga fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk convention center berstandar Internasional," katanya.