_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Warga Jakarta yang tergabung dalam Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) melayangkan gugatan kepada tujuh pihak di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/7).
Pihak tergugat seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), Gubernur Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dianggap bertanggungjawab atas kualitas udara Jakarta yang semakin memburuk hari ke hari.
"Kualitas udara semakin memburuk dari hari ke hari. Hari ini, perwakilan dari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup yang sehat, berinisiatif melayangkan gugatan pelanggaran hukum terhadap penguasa ini. Ada tujuh pihak yang akan kami gugat," kata Nelson Simamora, salah satu pengacara koalisi Ibu Kota di PN Jakpus.
Nelson mengatakan, ketujuh pihak yang dituntut telah mengabaikan hak-hak warga negara Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal dan beraktivitas di Jakarta. Sikap pemerintah juga terkesan abai terhadap kualitas udara di Jakarta.
Padahal, lanjut pengacara LBH Jakarta ini, sudah ada parameter yang menunjukkan kualitas udara lebih tinggi tiga kali lipat dibandingkan dengan ambang batas udara normal.
"Ada parameter yang melebihi ambang batas itu 3 kali lipat. Tidak ada usaha yg signifikan untuk kemudian menghentikan naiknya itu," tambah Nelson.
Abainya pemerintah atas kondisi kualitas udara Jakarta juga diamini oleh Ketua Desk Politik Walhi, Khalisah Khalid. Wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu, bahkan mengatakan pemerintah selalu mengingkari fakta buruknya kualitas udara Jakarta.
"Selama ini pemerintah selalu mengingkari fakta bahwa kualitas udara Jakarta itu semakin buruk. Bahkan ketika parameter kualitas udara Jakarta menunjukkan angka yang sangat rendah, Anies justru bilang kualitas udara Jakarta masih baik," kata dia.
Sementara itu, gugatan ini diajukan oleh 31 orang dari berbagai latar belakang pekerjaan. Dengan diajukannya gugatan warga negara (Citizen Law Suit/CLS) ini, mereka berharap agar pemerintah melakukan serangkaian kebijakan untuk mengubah kondisi ini.
