_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Tanjung Jabung Barat, Gatra.com - Pemerintah Tanjung Jabung Barat, Kamis (4/7) menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) berbasis jasa ekosistem. Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang pentingnya pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh Camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD. Dalam kesempatan itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial juga menegaskan kepada seluruh peserta agar pemerintah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
"RPPLH ini belum tersusun, maka demi pembangunan yang berkelanjutan, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung," ujarnya.
Dijelaskan Safrial, hakekat pembangunan berwawasan lingkungan ialah pembangunan yang terus dilaksanakan sebaik-baiknya dan tetap mengacu pada pemanfaatan lingkungan yang bertanggungjawab. Sehingga tidak terjadi pengaruh-pengaruh yang merugikan bagi lingkungan.
"Pembangunan harus direncanakan dengan baik dan mempertimbangkan dampak lingkungan hidup. Selain itu juga harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan," ujar Safrial.
Dikatakannya pula, pembangunan dewasa ini telah banyak menimbulkan masalah lingkungan. Seperti menipisnya hutan dan galian, ketersediaan sumber daya air bersih yang berkurang, terbentuknya bahan buangan limbah, kebisingan, hilangnya biota pesisir dan penurunan jumlah populasi ikan.
"Saya berharap Tanjung Jabung Barat menjadi contoh terkait pembangunan yang memakai prinsip keramahan lingkungan hidup," ujar bupati dua periode itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Suparjo mengatakan, sosialisasi ini perlu disampaikan kepada para peserta yang terdiri dari OPD, Para Camat se-Tanjung Jabung Barat, dan tim teknis lingkungan hidup. Tujuannya agar dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
"Rangkaian bimtek ini akan menjadi modal kita ke depan dalam menjaga ekosistem di kabupaten Tanjung Jabung Barat," kata Suparjo.
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Kementrian Lingkungan Hidup, Amral Fery juga menyampaikan, bahwa berbagai sektor seperti perindustrian, pertambangan, pariwisata, transportasi dan lainnya, hanya membuka usaha dan memerhatikan produksi saja. Sementara dampak lingkungan kerap terabaikan.
"DLHK3-lah yang menjadi pihak yang bertugas mengawasi dampak terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh berbagai sektor usaha tersebut," katanya.
Sehingga diperlukan KLHS bagi setiap instrumen rencana pembangunan sebagai bahan pertimbangan dampak lingkungan yang akan dihasilkan dari setiap kegiatan pembangunan.
