Jakarta, Gatra.com - Pemerintah punya tiga pilihan calon ibu kota pengganti DKI Jakarta, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 
Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Demokrat, Iwan Datu menjelaskan, pilihan itu lahir dari kajian yang sudah digodok oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kini sudah mencapai 80%.

Iwan menyebut, persentase itu baru tahap perencanaan di 2019. Rencananya, tahap pembangunan akan dimulai pada 2021 dan tahap pemindahan akan dimulai pada 2024.

Sebagai anggota DPR Dapil Kalimantan Timur, Iwan meyakini bahwa daerahnya bakal terpilih menjadi pusat pemerintahan negara. Ia pun mulai untuk mempromosikan daerah tersebut.

"Besar harapan saya provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi pusat pemerintahan yang baru, bukan semata hadiah atau karena kebijakan pemerintah pusat yang top-down," kata Iwan dalam Focus Group Discussion (FGD) BPH Migas, di kawasan Serpong, Tangerang, Kamis (4/7).

Iwan juga meminta Pemprov Kaltim bisa melengkapi kajian yang dilakukan pemerintah pusat. Hingga kini belum diketahui seperti apa persiapan khusus, dalam ranah kajian, oleh Bappeda setempat soal pemindahan ibu kota.

"Saya belum mengetahui persis apakah Bappeda Kaltim sudah melakukan FGD dengan pemangku kebijakan maupun stakeholder yang ada di sana, yang sifatnya melengkapi kajian-kajian dari pemerintah pusat," ucap Iwan.

Menurut Iwan, Pemprov Kaltim harus terus jeli dan memiliki analisis yang tajam, mempersiapkan diri dalam mengkaji kelayakan jika nanti pemerintah pusat memilih Kaltim.

Iwan menyebutkan beberapa alasan mengapa pemindahan Ibu Kota itu wajib dilakukan.

“Pertama, karena konsentrasi pemindahan Ibu Kota bukan hanya persoalan ‘oper masalah’ DKI Jakarta, tetapi memperkecil jurang kesenjangan dengan kawasan Timur,” katanya.

Kedua, lanjut Iwan, secara perhitungan ekonomi makro dan mikro, pemindahan Ibu Kota dinilai bisa membuat peluang sektor ekonomi baru. 
"Tercipta beberapa peluang sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja," kata Iwan.