Banjarbaru, Gatra.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian mengenai kependudukan dan program keluarga berencana (KB). Nantinya BKKBN akan bermitra dengan perguruan tinggi dengan minimal akreditasi B.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Prof Rizal Damanik mengatakan bahwa telah menandatangani nota MoU dengan Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof Yos Johan Utama pada 1 Juli 2019. Isi dari nota kerja sama itu yakni mengoptimalkan kemitraan BKKBN dengan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

"BKKBN menyiapkan dana sampai Rp12 miliar untuk mendukung penelitian mengenai kependudukan dan KB di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi mitra bisa mendapat bantuan dana penelitian. Untuk range dana bantuan tergantung dari akreditasi kampus," sebut Rizal di Banjabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (7/4).

Baca Juga: Jadi Kepala BKKBN, Bupati Kulonprogo Titip Tiga Pesan

Kedeputian Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN juga telah mengembangkan sistem Penilaian Kerja Sama Penelitian Mitra. Ini adalah aplikasi yang bisa memudahkan para peneliti perguruan tinggi di 34 provinsi untuk bekerja sama dengan peneliti BKKBN dalam merancang dan melaksanakan penelitian.

Aplikasi tersebut mencakup standar pemilihan perguruan tinggi mitra berdasarkan akreditasi, transparansi sistem penilaian mitra perguruan tinggi, hingga penunjukan peninjau sesuai dengan standar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penelitian hasil kerja sama dengan BKKBN diwajibkan terbit dalam jurnal ilmiah sehingga bisa diakses secara luas oleh masyarakat Indonesia maupun dunia.

Baca Juga: Program Johnson’s Sentuhan Cinta Didukung Lebih dari 145.000 Ibu

"Dengan optimalisasi kerja sama ini diharapkan penelitian Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang dihasilkan akan jauh lebih tajam berdasarkan kondisi per wilayah. Sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai basis dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan program intervensi per wilayah intervensi program," sebut Rizal.

Ia juga menekankan pentingnya perguruan tinggi mitra memanfaatkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang selama ini hanya "teronggok" setelah survei selesai.

"Data SDKI budget-nya Rp60 miliar untuk ngumpulin data. Kami mau data yang dikumpulkan itu tidak hanya menjadi tabel-tabel saja, tapi 'dinyanyikan'," kata Rizal.