Semarang, Gatra.com - Rapat Kerja Nasional XIV tahun 2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) secara resmi dibuka  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Po Hotel Semarang, Rabu (3/7). 

 

Pada sambutannya, ia meminta para wali kota untuk melakukan penguatan alokasi anggaran pemerintah daerah. Tujuannya untuk mendukung profesionalitas aparatur dan kemandirian daerah, dalam hal ini dana kelurahan untuk penguatan pemerintah daerah. 

 

"Negara kita ini kaya dan luas, ada 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.201 kecamatan, dan 8.479 kelurahan serta 74.957 desa di seluruh Indonesia. Perhatian pemerintah juga besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan," kata Tjahjo

 

Ia mengungkapkan, salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat  untuk penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan yaitu adanya alokasi pendanaan  melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

 

Berdasarkan alokasi pagu anggaran 2019 dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) tambahan sebesar Rp3 trilliun yang dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota. 

 

"Alokasi dana yang besar itu bertujuan untuk mempercepat peningkatanan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan," ujarnya. 

 

Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan kegiatan di kelurahan. "Bentuk pembinaan bisa dilakukan melalui fasilitas, konsultasi, diklat. Pengawasan juga perlu dilakukan baik dengan cara monitoring, evaluasi maupun pemeriksaan," ucapnya. 

 

Sementara itu Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Airin Rachmi Diany, mengatakan, tujuan rapat kerja tersebut adalah membahas masalah-masalah di daerah kota yang ada di Indonesia. 

 

"Kami tidak ingin, ada kota tertinggal, kita sepakat mari berkolaborasi dengan kota-kota lainnya, mari maju bersama-bersama," ucapnya.