Jakarta, Gatra.com - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, isu selanjutkan adalah penyusunan Kabinet Kerja Jilid II.

Sejumlah Ketua Umum Partai Politik (Parpol) pendukung Pemerintah sudah mulai kasak-kusuk. Malahan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku sudah siap menyodorkan 10 nama calon menteri.

Menanggapi hal itu, Politisi Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan, penyebutan jumlah menteri di ruang publik tidak elok.

"Jadi menurut saya klaim seperti itu tidak elok. Itu nanti dikomunikasikan saja pada pertemuan langsung dengan Presiden. Jadi tidak perlu diungkapkan kepada publik," kata Anggota Komisi III DPR RI ketika ditemui Gatra.com, di Gedung DPR, Rabu (03/07).

Taufiqulhadi menambahkan, jika kursi menteri didasarkan pada perolehan suara yang didapat parpol di Parlemen, maka Nasdem sepantasnya akan lebih banyak daripada PKB.

"Kalau memang dasarnya perolehan suara, kursi nasdem lebih tinggi daripada PKB di DPR," jelasnya.

Meski begitu, ujar dia, hingga saat ini belum ada pembicaraan internal Partai Nasdem mengenai nama yang akan disodorkan menjadi menteri kabinet kerja periode II.

Di sisi lain, ia bilang, karena Nasdem solid mendukung Presiden Jokowi sejak awal ditambah perolehan suara Nasdem di DPR hampir bertambah dua kali lipat, maka dirinya berharap minimal jumlah jatah menteri untuk Nasdem dapat dipertahankan.

"Tapi, tentu saja kursi yang telah ada bisa kita pertahankan, lalu dengan suara Nasdem yang lebih besar lagi sekarang, berharap minimal yang sudah ada dipertahankan," jelasnya.

Akan tetapi, ia mengaku, masalah jabatan menteri Nasdem akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. Walaupun, secara informal pembicaraan mengenai posisi kabinet sudah dapat dirasakan.

"Menurut saya secara informal barangkali sudah ngomong-ngomong, tapi kalo informal saya tidak tahu. Asumsinya kan ini Pak Jokowi dengan pimpinan parpol sering ketemu. Jadi menurut saya, sambil bercanda dan sebagainya berbicara hal tersebut. Tapi secara resmi belum," terangnya.