Jakarta, Gatra.com - Untuk mencapai target restorasi pada 2020 seluas 2,49 juta hektare yang dicanangkan Badan Restorasi Gambut (BRG), Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya mengatakan pemerintahan Joko Widodo di periode ke dua, harus memiliki strategi yang tepat. 

Selain itu, perlu adanya akselerasi restorasi gambut pasca mandat BRG berakhir pada 2020. "Kepemimpinan politik yang tegas dari Presiden Joko Widodo, wewenang yang memadai, serta kelembagaan yang kuat adalah syarat mutlak yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang sudah terpola dalam jangka waktu lama melalui restorasi gambut," kata Teguh dalam Diskusi Media 'Karhutla di Momentum Politik Saat Ini dan Pasca Tahun 2020' di Creative Hub Jakarta, Selasa (2/7). 

Teguh menyampaikan dalam 100 hari kepemimpinan Joko Widodo, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk mencapai komitmen iklim di Indonesia yaitu pengurangan emisi sebanyak 29%. Selain itu perlu ada penguatan implementasi restorasi gambut, penguatan hukum, evaluasi perizinan untuk mengurangi kerugian negara, serta menetapkan kebijakan moratorium hutan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Indah Fatinaware menyampaikan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat harus sama-sama diperkuat. selain itu, sinergi antara BRG dan jaringan masyarakat harus diakselerasi bersama.

"Mengingat mandat BRG yang cakupan wilayahnya luas, maka komunikasi dengan seluruh pihak harus sama-sama diperkuat. Selain itu pula, nota kesepahaman dan RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil)  harus segera ditindaklanjuti karena banyaknya perusahaan yang memiliki konsensi di wilayah prioritas restorasi dimana adalah anggota RSPO," katanya.